Gelagat Kaesang Pangarep disorot Mahfud MD buntut dugaan gratifikasi terkait jet pribadi yang sempat viral belakangan ini.
Keberadaan Kaesang Pangarep menjadi perhatian karena mendadak "hilang" setelah dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kendati begitu, Mahfud MD juga menyorot nyali dan ketegasan KPK dalam menindak serta menyelidiki anak Presiden Jokowi itu.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut mendesak KPK untuk bertindak cepat.
Mahfud MD mengimbau, KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Ketua Umum PSI tersebut.
Bahkan Mahfud MD menyingung dugaan keterlibatan Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam polemik ini.
"Kalau KPK mau, itu bisa diusut, ada kaitan enggak dengan jabatan saudaranya atau bapaknya," ujar Mahfud MD di YouTube-nya Mahfud MD Official, Senin (2/9/2024) melansir Tribunnews.com.
"Mungkin dia (perusahaan jet pribadi) dapat sesuatu dari kakaknya (Gibran), mungkin dapat sesuatu dari presiden. Itu kan gratifikasi" terang Mahfud MD.
Mahfud MD lantas mempertanyakan keberadaan Kaesang yang tidak diketahui setelah isu gratifikasi ini menyeruak.
Mahfud MD beranggapan, KPK seharusnya tetap berupaya memanggil Kaesang untuk mengusut dugaan gratifikasi tersebut.
"Seharusnya memanggil dong, lalu aneh sih, yang saya baca enggak tahu dimana Kaesang sekarang, mau dipanggil enggak ada orangnya, enggak diketahui masih di luar negeri atau sudah pulang," ucap Mahfud MD.
Mahfud MD kemudian membahas kinerja KPK beberapa waktu terakhir.
Pihaknya melihat, KPK hingga kini masih gamang mengungkap dugaan gratifikasi yang menjerat keluarga Jokowi.
Menurut Mahfud MD, hanya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saja yang berani buka suara soal dugaan kasus ini.
"Tapi bisa saja nanti ditemukan. Saya lihat KPK masih gamang juga ya. Yang bicara tinggal Pak Alex, yang lain sembunyi semua," jelas Mahfud.
"Pak Alex itu agak terus terang, terbuka. Sedangkan juru bicaranya melipir-melipir begitu, kami enggak berhak memeriksa-lah, enggak bisa apa-lah" tutur Mahfud MD.
"Kan boleh KPK itu memanggil," tandas Mahfud.
Keberadaan Kaesang dan Erina Mendadak Hilang Usai Heboh Jet Pribadi, Tim Gibran pun Tak Bisa Hubungi (Instagram)
Kaesang Pangarep sebagai putra bungsu Presiden Jokowi, diketahui plesiran ke Amerika bersama istrinya menggunakan jet pribadi.
KPK pun akhirnya mencari Kaesang yang diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkap pihaknya akan mengirimkan surat undangan untuk Kaesang.
Nantinya, Kaesang akan diminta untuk klarifikasi tentang penggunaan jet pribadi saat pergi ke Amerika Serikat bersama Erina Gudono.
"Surat sedang dikonsepkan, surat undangan. Saya tidak tahu posisi bersangkutan (Kaesang) saat ini ada dimana," kata Alex, sapaan Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Kantor KPK RI, Jumat (28/7/2024).
KPK menilai penerimaan fasilitas tertentu untuk Kaesang tetap patut diduga berhubungan dengan penyelenggara negara.
"Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaesang terkait hal ini? karena kami menduga, patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaesang," tutur Alex.
Orang Dekat Tak Tahu Keberadaan Kaesang
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Silfester Matutina mengatakan private jet yang dipakai Kaesang dan Erina bukan milik pribadi.
Sejauh ini, Silfester juga menyebut, Kaesang belum bisa dihubungi seusai kasus private jet-nya mengemuka.
"Saya belum bisa menghubungi Mas Kaesang," kata Silfester.
Wakil Dewan Pembina PSI sekaligus Staf Khusus Presiden Jokowi, Grace Natalie juga mengaku tak tahu keberadaan putra bungsu Jokowi.
"Enggak tahu," ujar Grace saat dikonfirmasi Senin (2/9/2024) melansir Kompas.com (grup suryamalang).
15 Bisnis Kaesang Pangarep Ditaksir Lebih Kaya dari Jokowi, Markobar dan Sang Pisang Masih Ada (Instagram @kaesangp/Youtube Kompas.com)
Selain Grace, Kompas.com juga berupaya menghubungi Wakil Ketua Umum (Waketum) PSI Andy Budiman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni, serta Anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagoes Oka.
Namun, para elite PSI itu tak kunjung merespons.
Sedangkan menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) Kaesang memiliki tanggung jawab moral untuk mengklarifikasi soal dugaan gratifikasi meski bukan seorang penyelenggara negara.
ICW tak menampik Kaesang memang tidak punya kewajiban secara hukum untuk melaporkan segala penerimaan fasilitas yang diperolehnya ke KPK.
Namun, menurut ICW, kasus ini perlu dipandang sebagai modus dari pihak swasta yang mungkin mencoba memberikan gratifikasi kepada pejabat negara melalui keluarganya untuk menghindari pelanggaran hukum.
Mengingat, Kaesang juga merupakan anak seorang presiden dan adik wakil presiden terpilih.
"Apalagi Kaesang merupakan anak seorang presiden dan adik wakil presiden terpilih, sehingga agar tidak menjadi spekulasi yang semakin berkembang, Kaesang punya tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik keluarganya," kata Peneliti ICW Diky Anandya dikutip dari Kompas.com, Senin (2/9/2024).
Diky pun meminta KPK untuk tak ragu melakukan klarifikasi kepada Kaesang terkait hal ini.
Pihaknya juga menyarankan agar KPK berkoordinasi dengan penegak hukum luar negeri untuk mendalami dugaan gratifikasi buntut penggunaan jet pribadi ini.
"ICW mendorong agar KPK melakukan upaya klarifikasi terhadap yang bersangkutan," kata Diky.
Tak Cukup Klarifikasi
Menurut Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Yenti Garnasih, KPK tak cukup hanya meminta klarifikasi pada Kaesang terkait penggunaan jet pribadi, namun juga harus menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas.
Yenti menilai KPK harus menyelidiki kasus ini, terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi untuk meminta jabatan atau proyek melalui Kaesang.
“Jangan-jangan ini adalah suap-menyuap untuk yang lain, tapi melalui yang bersangkutan, melalui Kaesang" kata Yenti, dilansir YouTube Kompas TV, Senin (2/9/2024).
"Kan biasanya begitu, misalnya minta jabatan kepada pejabat melalui istrinya, memberikan sesuatu kepada istrinya. Jadi harus didalami,” imbuh Yenti.
Yenti menekankan, conflict of interest menjadi kata kunci dalam kasus ini.
“Yang memberikan fasilitas jet pribadi itu siapa, dia mempunyai proyek atau tidak, dia punya kepentingan apa tidak, makanya conflict of interest itu menjadi kata kunci,” sambung Yenti. (*)
Posting Komentar
Posting Komentar